DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan melakukan kajian mendalam. Kepada Dialeksis.com, Rabu (13/11/2024), Junaidi menyatakan bahwa Pemerintah Aceh menghargai rekomendasi Kemendagri, namun pihaknya juga mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan akan mempelajari Qanun Aceh atau peraturan daerah terkait penggantian bakal calon kepala daerah (Cakada) yang berhalangan tetap, menyusul wafatnya ulama Aceh yang juga bakal calon Wakil Gubernur Aceh, Tgk Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop), pada Sabtu (7/9/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasibun Daulay S.H., praktisi hukum dan advokat ternama. Menurutnya, batasan nilai 50 perlu dinaikkan menjadi 70 atau 75 dengan merevisi qanun tersebut. "Sudah sangat layak Qanun 12 Tahun 2016 itu direvisi untuk menyesuaikan sekaligus mengharmonikan dengan regulasi lain guna menguatkan kualitas berdemokrasi melalui Pilkada ke depannya," ungkapnya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful, menegaskan bahwa dua keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 tidak akan berdampak di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | BAnda Aceh - Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar dengan suara bulat menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar tahun 2023, untuk dijadikan Qanun. 

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan memberlakukan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Muatan Lokal pada Kurikulum Sekolah, mulai tahun ajaran baru.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengesahkan Program Legislasi Kota Tahun 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah lembaga penyiaran radio di Aceh menyatakan akan berhenti mengudara pada Kamis (9/11/2023) besok sebagai bentuk protes terhadap Rancangan Qanun Penyiaran Aceh yang dianggap memberatkan lembaga penyiaran.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait adanya isyarat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh tentang pengoperasian kembali bank konvensional di Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali alias Lem Faisal berharap agar lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan seperti itu, khususnya di tengah masyarakat awam yang masih belum begitu paham persoalan seperti itu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh sedang menunggu revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait rencana pengoperasian kembali bank konvensional di provinsi setempat. Keputusan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperluas pilihan layanan keuangan bagi masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh Prof. Dr. dr. Rajuddin, telah mencuri perhatian publik akhir-akhir ini setelah mengeluarkan pernyataan yang mengundang reaksi yang beragam dari netizen dan warga Aceh. 

Pernyataan tersebut menyerukan kelompok yang tidak mendukung bank syariah untuk meninggalkan Aceh, ini menimbulkan beragam respon di media sosial. Beberapa netizen merasa terdorong untuk memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasannya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usulan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diajukan Pemerintah Aceh terindikasi dibajak oleh politisi sentiman. 

“Harusnya, usulan revisi qanun yang ditetapkan tahun 2018 itu menghasilkan “duel” argumen bukan sentimen,” ujar Risman Rachman, pengamat politik dan pemerintahan, Sabtu (3/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam ranah ekonomi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh Resource and Development (ARD) menggelar diskusi publik dengan tema “Pro Kontra Revisi Qanun LKS” yang diselenggarakan di Kyriad Hotel, Banda Aceh, Senin (29/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh berencana melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sebelumnya sudah bersurat ke DPR Aceh pada 26 Oktober 2022 lalu. Pihak DPR Aceh sendiri mendukung revisi Qanun tersebut.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh akan merevisi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu poin dalam revisi tersebut adalah mengizinkan bank konvensional beroperasi di Aceh, Juru Bicara Pemerintah Aceh membenarkan rencana revisi tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah bank konvensional akhirnya memberikan tanggapan mereka terkait rencana Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di wilayah tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bakal merevisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Revisi merupakan buntut kekacauan dan lemahnya pelayanan bank syariah yang ada di Aceh yang diperparah erornya layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) berapa hari belakangan ini. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Prinsipnya pelaksanaan syariah di Aceh harus benar-benar kaffah, artinya secara totalitas, pemberlakuan hukum terbitnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga merupakan cerminan dari perwujudan syariat Islam di bidang muamalah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun terdiri atas Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).